Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan 1 Syawal 1432 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2011 jatuh pada 30 Agustus 2011. Keputusan itu berdasarkan pada metode hisab hakiki atau perhitungan yang dilakukan oleh majelis tarjih. ”Muhammadiyah Lebaran tanggal 30 Agustus,” kata dia ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 27 Agustus 2011.
Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1432 Hijriah akan terjadi pada 29 Agustus 2011 yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1432 H antara 10.04.03 WIB sampai pukul 10.05.16 WIB. Pada saat itu, matahari terbenam pada pukul 17.30.53 WIB dengan "hilal" (rembulan usia muda sebagai pertanda awal bulan/kalender) akan terlihat pada ketinggian 1 derajat 55 menit 11 detik hingga 2 derajat.
"Dengan tampaknya hilal ini, kesimpulannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 itu sudah merupakan awal Syawal untuk mengakhiri puasa Ramadan," kata dia. Menurut Din, tahun ini Lebaran berpotensi tidak sama. Biasanya, perbedaan Lebaran terjadi sekali dalam empat tahun.
Namun ia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Setiap organisasi keagamaan memiliki keyakinan dalil dan hadis sendiri-sendiri. ”Artinya ada alasan-alasan kenapa berbeda. Dan itu sudah biasa,” kata dia. Dia juga meminta pemerintah mengayomi semua organisasi yang memiliki perbedaan pandangan tersebut. Tidak boleh memihak salah satu karena mereka memiliki alasan yang berbeda. ”Pemerintah tidak boleh berpihak,” ujarnya. MUHAMMAD TAUFIK(TEMPO Interaktif)
"Dengan tampaknya hilal ini, kesimpulannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 itu sudah merupakan awal Syawal untuk mengakhiri puasa Ramadan," kata dia. Menurut Din, tahun ini Lebaran berpotensi tidak sama. Biasanya, perbedaan Lebaran terjadi sekali dalam empat tahun.
Namun ia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Setiap organisasi keagamaan memiliki keyakinan dalil dan hadis sendiri-sendiri. ”Artinya ada alasan-alasan kenapa berbeda. Dan itu sudah biasa,” kata dia. Dia juga meminta pemerintah mengayomi semua organisasi yang memiliki perbedaan pandangan tersebut. Tidak boleh memihak salah satu karena mereka memiliki alasan yang berbeda. ”Pemerintah tidak boleh berpihak,” ujarnya. MUHAMMAD TAUFIK(TEMPO Interaktif)
